Diduga Polisi Salah Tangkap

Kota Pariaman, (Paris)

Diduga, anggota Polres Kota Pariaman, salah tangkap terhadap Nasrul alias Culun (35 tahun) warga Kelurahan Taratak   Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman. Kejadian itu terjadi pada tanggal 6 September 2010 lalu.

Sebagai warga Negara,  Culun meminta kasus ini diangkat kepermukaan dan sebagai masyarakat awam Culun memberikan kuasa hukumnya kepada Kantor Advokat Pengacara dan Bantuan Hukum Alwis Ilyas, SH & Associates Pariaman.

Alwis Ilyas yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/09-10) mengatakan, telah menyurati Kapolres Kota Pariaman, tertanggal 16 September 2010 dengan pokok surat. Perlakuan diluar ketentuan Hukumdan tindakan yang tidak etis dengan nomor, 04/ADV-BH/ALS/IX/2010, agar memproses anggotanya yang bertindak di luar ketentuan hokum tersebut.

Surat itu juga disampaikan Alwis Ilyas, kepada Kapolda Sumbar, beserta jajarannya, seperti Irpolda, Kadiv Reksrim, Kadit Propam dan Diskum Polda Sumbar. Kemudian kepada Ketua DPRD Kota Pariaman, Ketua Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Pariaman.

Menurut laporan Alwis kepada Kapolres Kota Pariaman, bahwa kliennya yang akrab dipanggil sehari-hari dengan Culun, telah didatangi oleh beberapa orang oknum polisi dari satuan Reskrim Polres Kota Pariaman, di bawah pimpinan seorang oknum perwira inisial Aipda “JSN” yang beranggotakan 7 orang. Tepatnya pada Minggu 6/9-10 malam sekitar pukul 01.00 Wib.

Alwis dan Mardison

Disampaikan Alwis, kedatangan oknum itu, ke rumah Culun, tanpa memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Malam itu juga, kliennya dibawa naik ke atas mobil kijang dan diborgol kedua jempol tangannya.

Mobil kijang itu dibawa kearah Tandikek Kecamatan Patamuan, di dalam perjalanan dari Pariaman ke Tandikek, kliennya diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, menurut kapatutan dan etika yang ada disamping mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas.

Masih penuturan Alwis Ilyas, kiranya yang menjadi tujuan dari oknum ini, menangkap kliennya, untuk meminta agar menunjukan siapa-siapa saja yang menjadi komlotan pelaku Curanmor di Kota Pariaman dan termasuk mengakui diri kliennya sebagai pelaku Curanmor  tersebut.

Kemudian karena kilennya, tidak juga mau mengakui sama sekali. Setelah itu, seakan-akan oknum di bawah pimpinan perwira pertama Polres Kota Pariaman ini, telah mengedepankan arogan kekuasaan dan kesewenang-wenangan dan setelah sekian lama berkeliling di daerah  Tandikek, akhirnya dibawa lagi ke Pariaman dengan kedua jempol  tetap diborogol.

Sesampai di Pariaman, kliennya dibawalagi ke Pantai Kata, tepatnya di Desa Taluak Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman. Sesampai di Pantai Kata, kliennya dipaksa turun dari mobil kijang tersebut, dan dibawa ke pinggir pantai, disuruh membungkuk seperti orang rukuk dalam shalat, rambutnya dijambak, lalu mukanya ditekankan ke pasir.

Setelah itu, salah seorang oknum Polisi dengan inisial “PRB” menempelkan pistolnya ke telinga kanan kliennya dan pitol itu diletuskan sebanyak 2 kali berturut-turut. Akibat kejadian itu, telinga kanan kliennya itu merasa sakit.

Dari penjelasan kliennya, diantra oknum polisi itu, berkata “ kalau indak jo terungkap dalam sebulan ko (klompotan Curanmor) den japuik waang baliak’. Setelah itu dinaikan lagi ke atas mobil kijang dan selanjutnya dibawa ke Polres Kota Pariaman, dengan mengeluarkan kata-kata makian dan masih juga memaksa sebagai pelaku Curanmor.

Dan kemudian, dibawah pimpinan seorang perwira pertama ini memerintahkan, anggotanya bernisial “PRB” untuk mengantarkan, kliennya pulang ke rumah dengan mobil kijang, sambil oknum perwira pertama itu, mengeluarkan kata-kata “ Cilun, carotoko iko jan sampai babunyi ditalingo urang ndak”.

“Arttinya, agar kilennya tidak menceritakan kasus ini kepada orang pihak lain,” ujar Alwis.

Ditegaskan Alwis, apapun dalil dan alasannya, secara hukum dugaan perlakukan penangkapan terhadap kliennya, merupakan perbuatan kesewenang-wenangan yang tidak dilandasi oleh hukum, dan merupakan salah satu sifat dan sikap arogansi kekuasaan yang tidak dapat ditolerir secara hukum.

Apalagi yang diduga melakukan, perbuatan ini oknum anggota Reskrim yang taat dan tunduk kepada tertib Undang-Undang Hukum Acara Pidana (undang-undang Nomor 7 tahun 1981), dimana untuk melakukan upaya penangkapan haruslah memenuhi protap dan standar yuridis yang ditentukan oleh KUHAP.

“Kita berharap Kapolres Kota Pariaman, supaya memproses anggotanya, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Negara ini. Selaku warga Negara sama dimata hukum,” tukuk Alwis kembali.

Kabagreskrim Polres Kota Pariaman, AKP Hendri Yahya, yang dikonfirmasi Target melalui telepon genggamnya, secara terpisah Kamis (23/9-10), membernarkan tentang kasus ini. Katanya, persoalannya sedang ditangani bagian Propam Polres Kota Pariaman.

“Sabarlah, nanti apabila kasusnya sudah selesai pemeriksaan, dan bagaimana hasilnya, akan kami sampaikan kepada pers,” jawabnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman, Drs. Mardison Mahyuddin, MM, ketika diminta pendapatnya, mengatakan, langkah yang ditempuh Culun, sudah benar dengan memberikan kuasa hokum kepada Kantor Advokat Pengacara dan Bantuan Hukum Alwis Ilyas, SH.

“Namun DPRD Kota Pariaman, tetap akan membahas surat itu dalam rapat pimpinan dan komisi. Apabila kejadian itu, benar sebagai wakil rakyat tentu akan berpihak kepada rakyat, sebagai warga Negara kita sama dimata hokum,” ujar Mardison. (tka)

Kota Pariaman, Target

Diduga, anggota Polres Kota Pariaman, salah tangkap terhadap Nasrul alias Culun (35 tahun) warga Kelurahan Taratak   Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman. Kejadian itu terjadi pada tanggal 6 September 2010 lalu.

Sebagai warga Negara,  Culun meminta kasus ini diangkat kepermukaan dan sebagai masyarakat awam Culun memberikan kuasa hukumnya kepada Kantor Advokat Pengacara dan Bantuan Hukum Alwis Ilyas, SH & Associates Pariaman.

Alwis Ilyas yang ditemui Target  di ruang kerjanya, Kamis (23/09-10) mengatakan, telah menyurati Kapolres Kota Pariaman, tertanggal 16 September 2010 dengan pokok surat. Perlakuan diluar ketentuan Hukumdan tindakan yang tidak etis dengan nomor, 04/ADV-BH/ALS/IX/2010, agar memproses anggotanya yang bertindak di luar ketentuan hokum tersebut.

Surat itu juga disampaikan Alwis Ilyas, kepada Kapolda Sumbar, beserta jajarannya, seperti Irpolda, Kadiv Reksrim, Kadit Propam dan Diskum Polda Sumbar. Kemudian kepada Ketua DPRD Kota Pariaman, Ketua Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Pariaman.

Menurut laporan Alwis kepada Kapolres Kota Pariaman, bahwa kliennya yang akrab dipanggil sehari-hari dengan Culun, telah didatangi oleh beberapa orang oknum polisi dari satuan Reskrim Polres Kota Pariaman, di bawah pimpinan seorang oknum perwira inisial Aipda “JSN” yang beranggotakan 7 orang. Tepatnya pada Minggu 6/9-10 malam sekitar pukul 01.00 Wib.

Disampaikan Alwis, kedatangan oknum itu, ke rumah Culun, tanpa memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Malam itu juga, kliennya dibawa naik ke atas mobil kijang dan diborgol kedua jempol tangannya.

Mobil kijang itu dibawa kearah Tandikek Kecamatan Patamuan, di dalam perjalanan dari Pariaman ke Tandikek, kliennya diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, menurut kapatutan dan etika yang ada disamping mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas.

Masih penuturan Alwis Ilyas, kiranya yang menjadi tujuan dari oknum ini, menangkap kliennya, untuk meminta agar menunjukan siapa-siapa saja yang menjadi komlotan pelaku Curanmor di Kota Pariaman dan termasuk mengakui diri kliennya sebagai pelaku Curanmor  tersebut.

Kemudian karena kilennya, tidak juga mau mengakui sama sekali. Setelah itu, seakan-akan oknum di bawah pimpinan perwira pertama Polres Kota Pariaman ini, telah mengedepankan arogan kekuasaan dan kesewenang-wenangan dan setelah sekian lama berkeliling di daerah  Tandikek, akhirnya dibawa lagi ke Pariaman dengan kedua jempol  tetap diborogol.

Sesampai di Pariaman, kliennya dibawalagi ke Pantai Kata, tepatnya di Desa Taluak Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman. Sesampai di Pantai Kata, kliennya dipaksa turun dari mobil kijang tersebut, dan dibawa ke pinggir pantai, disuruh membungkuk seperti orang rukuk dalam shalat, rambutnya dijambak, lalu mukanya ditekankan ke pasir.

Setelah itu, salah seorang oknum Polisi dengan inisial “PRB” menempelkan pistolnya ke telinga kanan kliennya dan pitol itu diletuskan sebanyak 2 kali berturut-turut. Akibat kejadian itu, telinga kanan kliennya itu merasa sakit.

Dari penjelasan kliennya, diantra oknum polisi itu, berkata “ kalau indak jo terungkap dalam sebulan ko (klompotan Curanmor) den japuik waang baliak’. Setelah itu dinaikan lagi ke atas mobil kijang dan selanjutnya dibawa ke Polres Kota Pariaman, dengan mengeluarkan kata-kata makian dan masih juga memaksa sebagai pelaku Curanmor.

Dan kemudian, dibawah pimpinan seorang perwira pertama ini memerintahkan, anggotanya bernisial “PRB” untuk mengantarkan, kliennya pulang ke rumah dengan mobil kijang, sambil oknum perwira pertama itu, mengeluarkan kata-kata “ Cilun, carotoko iko jan sampai babunyi ditalingo urang ndak”.

“Arttinya, agar kilennya tidak menceritakan kasus ini kepada orang pihak lain,” ujar Alwis.

Ditegaskan Alwis, apapun dalil dan alasannya, secara hukum dugaan perlakukan penangkapan terhadap kliennya, merupakan perbuatan kesewenang-wenangan yang tidak dilandasi oleh hukum, dan merupakan salah satu sifat dan sikap arogansi kekuasaan yang tidak dapat ditolerir secara hukum.

Apalagi yang diduga melakukan, perbuatan ini oknum anggota Reskrim yang taat dan tunduk kepada tertib Undang-Undang Hukum Acara Pidana (undang-undang Nomor 7 tahun 1981), dimana untuk melakukan upaya penangkapan haruslah memenuhi protap dan standar yuridis yang ditentukan oleh KUHAP.

“Kita berharap Kapolres Kota Pariaman, supaya memproses anggotanya, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Negara ini. Selaku warga Negara sama dimata hukum,” tukuk Alwis kembali.

Kabagreskrim Polres Kota Pariaman, AKP Hendri Yahya, yang dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, secara terpisah Kamis (23/9-10), membernarkan tentang kasus ini. Katanya, persoalannya sedang ditangani bagian Propam Polres Kota Pariaman.

“Sabarlah, nanti apabila kasusnya sudah selesai pemeriksaan, dan bagaimana hasilnya, akan kami sampaikan kepada pers,” jawabnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman, Drs. Mardison Mahyuddin, MM, ketika diminta pendapatnya, mengatakan, langkah yang ditempuh Culun, sudah benar dengan memberikan kuasa hokum kepada Kantor Advokat Pengacara dan Bantuan Hukum Alwis Ilyas, SH.

“Namun DPRD Kota Pariaman, tetap akan membahas surat itu dalam rapat pimpinan dan komisi. Apabila kejadian itu, benar sebagai wakil rakyat tentu akan berpihak kepada rakyat, sebagai warga Negara kita sama dimata hokum,” ujar Mardison. (amir)

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: